Analisis Formulasi Pembaruan Kebijakan Pelayanan Paspor Dalam Perspektif Keimigrasian
Main Article Content
Abstract
Artikel ini merupakan analisis terhadap dinamika kebijakan pelayanan paspor pasca dibentuknya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Pembentukan Kementerian ini berdampak terhadap perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan paspor. Pembaruan kebijakan pelayanan paspor yang akan diformulasikan mencakup pada tiga gagasan yang disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu penerapan satu jenis paspor pada tahun 2027, peneraan nomor yang dapat dipilih oleh pemohon paspor dan berlaku seumur hidup, serta pengemballian penerapan paspor dengan masa berlaku hanya 5 tahun atas dasar pertimbangan perubahan biometrik pemohon paspor. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang dianalisis menggunakan teori kebijakan publik dan konsep formulasi kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses formulasi kebijakan pelayanan paspor sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berorientasi kepada masyarakat
Downloads
Article Details
Section
How to Cite
References
Afrizal (2014) Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif
Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Agustino, L. (2023) Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoretis Dan Praktis. Malang: Intrans
Publishing.
Amrullah, M. K. dkk. (2022) Metode Penelitian Kualitatif. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
Anggara, S. (2018) Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Darmalaksana, M. (2020) Cara Menulis Proposal Penelitian. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
Gunung Djati.
Edwinarta, C. D. (2024) Imigrasi Dan Pandemi: Rangkuman Analisis Kebijakan Pelayanan Paspor Di
Indonesia Pasca Pandemi Beserta Studi Kasusnya. Surabaya: Pustaka Aksara.
Harrison, L. (2016) Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana.
Katharina, R. (2020) Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia. Edited by R. Katharina.
Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kurniawan, L. J. & M. L. (2017) Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing.
Nugroho, R. (2014) Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Romadlon, S. G. (2023) Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda. Depok: Rajagrafindo Persada.
Sugiyono (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, H. N. S. (2003) Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: YPAPI.
Taufiq, M. (2016) Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.