Governance Capacity dalam Proses Formulasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gedung Sate dan Gasibu Kota Bandung

Abstrak

Revitalisasi kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu di Kota Bandung merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menuai kritik sejak tahap formulasinya, mulai dari transparansi anggaran, koordinasi antarlembaga, hingga minimnya pelibatan publik. Penelitian ini menganalisis peran Governance Capacity dalam proses formulasi kebijakan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi, berdasarkan dokumen kebijakan resmi (RTRW, RDTR, RPJMD) dan pemberitaan media bereputasi yang memuat pernyataan tujuh aktor kebijakan kunci. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) dengan kerangka tujuh kemampuan operasional Governance Capacity dari Evrim Tan (2019). Hasil penelitian menunjukkan kapasitas tata kelola pemerintah berjalan tidak merata. Lima kemampuan (finansial, komunikasi, perencanaan, manajerial, kelembagaan) belum optimal, ditandai minimnya transparansi anggaran, komunikasi yang reaktif, absennya RTBL, klaim pengawasan tanpa indikator jelas, serta lemahnya koordinasi Pemprov-Pemkot. Sementara itu, dua kemampuan lain (material, sumber daya manusia) tidak memiliki data memadai di ruang publik, mengindikasikan keterbukaan pemerintah yang selektif dan lebih menonjolkan narasi simbolis-politis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya kapasitas tata kelola pada tahap formulasi berpotensi mengurangi legitimasi kebijakan dan memicu resistensi publik pada tahap implementasi.